Jumat, 27 Maret 2009

Tampilnya Cory Sebagai Presiden Filipina

Sejak semula konstitusi 1973 sudah diliputi kontroversi, yaitu sejak diciptakannya Sidang Konstitusi 1971 – 1972. ratifikasi konstitusi baru yang dituduh berlangsung dengan cara yang melaggar UUD ini menyebabkan di kalangan oposisi banyak yang menilai kekuasaan Marcoz adalah tidah sah. Konstitusi 1973 juga dinilai mengesahkan aspek keotoriteran konstitusional yang paling tidak bias diterima.

Pada tanggal 23 April 1986, Corazo Aquino mengeluarkan Makhlumat No. 9 tahun 1986 yang mengatur pengangkatan dan segi – segi operasional dari suatu badan yang bertugas menyusun rancangan konstitusi baru. Selama itu urusan Negara ditangani pemerintahan sementara dengan landasan Konstitusi pembebasan, walaupun satu pihak memberikan kekuasaan penuh dan mutlak kepada presiden, tetapi di lain pihak mempertahankan Bill Of Right yang terdapat dalam konstitusi 1973, sebagai pengamanan dan perintang terhadap pelaksanaan kekuasaan secara dictatorial dan represif serta sebagai sumber kewenangan rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban. Salah satu prioritas pembaharuan konstitusi adalah penerapan suatu mekanisme pergantian yang stabil, terinci dan dapat diandalkan sehingga tidak memberikan peluang bagi keragu – raguan. [1]

Pembaharuan konstitusi juga harus ditujukan pada kebutuhan akan suatu keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam masa pasca Marcos. Tahap pertama adalah mengurangi kesumurangan kedudukan presiden. Hal itu berarti lebih dari sekedar melucuti kekuasaan presiden untuk mengeluarkan Dekrit. Penataan kembali kekuasaan di antara cabang – cabang pemerintahan di Filipina nampaknya besar kemungkinannya juga akan memberikan prioritas besar pada pemulihan kedudukan independent dari lembaga peradilan. Suatu lembaga peradilan yang independent juga diperlukan agar ada kemungkinan untuk menentukan dalam kondisi yang bagaimana kewenangan dapat diterapkan secara sah berdasarkan konstitusi yang mana pun juga pada masa yang akan datang.

Pemisahan yang lebih jelas antara bagian eksekutif dan legislative dalam pemerintahan juga akan bias mengakhiri ketidakjelasan system pemerintahan di Filipina, yang selama ini merupakan campuran antara system presindential dan perlementer. Presiden Aquino dan wakil presiden Laurel memulai masa jabatan pada bulan Februari 1986 dengan komitmen untuk memulihkan system checks and balances yang tercipta dengan di pisah – pisahkannya kedudukan dari berbagai kekuasaan.

Bangkitnya kembali partai politik pada tahun 1978 setelah tenggelam hamper enam tahun, memungkinkan kelompok – kelompok opposisi di Filipina untuk mempunyai pengaruh terhadap kehidupan politik. Partai – partai oposisi yang moderat bergabung dalam suatu front persatuan untuk ikut serta dalam pemilihan bulan Februari 1986 itu, tetapi itupun dengan susah payah. Akhirnya tercipta pasangan kerja sam Corazo Aquino – Laurel, meskipun itu baru bias tercapai setelah Kardinal Sin secara pribadi campur tangan. Corazo Aquino secara khas telah mengambil posisi yang mencakup sikap –sikap dari sebagian besar penasihatnya. Ia mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional baginya merupakan prioritas yang paling utama. Ia juga mengatakan akan dengan energies menangani masalah – masalah ekonomi, social, dan politik yang telah menyebabkan kaum muda Filipina mengangkat senjata melawan Marcos.

Pencapaian yang dramatis Corazo Aquino menuju tangga kepresidenan pada akhir bulan Februari 1986 tidaklah menjamin kembalinya perdamaian dan kemakmuran bagi Negara Filipina, akan tetapi hal ini telah menandai awal dari suatu pengamatan segar bagi berbagai kondisi. Tugas atau pekerjaan penataan kembali adalah sangat berat. Berbagai lembaga pemerintahan yang secara sistematis telah disalah gunakan oleh rezim marcos agar mereka semua tergantung pada Marcos, yang secara menyeluruh nampaknya seperti tidak memiliki hak kekuasaan. Perekonomian nasional telah diperlemah oleh pengalokasian yang salah dari sumber – sumber selama bertahun – tahun, telah berada dalam kondisi depresi berat, meluasnya pengangguran serta pendapatan rata – rata telah turun kembali ke posisi yang terjadi pada decade sebelumnya. [2]

Media massa sangat penting peranannya bagi mobilisasi kekuatan rakyat. Pada awal pemerintahan Aquino, juga banyak dicurahkan perhatian terhadap peranan korps pengacara di dalam system politik yang telah mengalami penataan kembali. Walau begitu, tidak semua pengacara kehilangan semangat. Paling tidak beberapa diantara mereka pantang menyerah dalam upaya membela tahanan politik. Sementara yang lainnya mengabdikan diri pada upaya membela hak – hak golongan tidak mampu. Orang – orang seperti itu memang langka. Tetapi mereka ikut berperan menunjukan kepada sesame warga Filipina bahwa profesi pengacara belum begitu terjerumus sehingga tidak dapat di selamatkan lagi. Kedudukan pemerintahan Aquino tercipta berkat berbagai perkembangan. Tetapi ada dua unsure yang paling menentukan yaitu pribadi Corazo Aquino dan besarnya dukungan rakyat terhadapnya. Hal yang sangat penting adalah bahwa Corazo Aquino perlu mengembangkan cara – cara agar bisa melanjutkan komunikasi dengan basis dari pendukungnya. Disamping dukungan rakyat yang begitu luas, presiden Aquino juga memiliki modal lain, yaitu kepribadiannya sendiri.

Corazo Aquino telah mengawali jabatan kepresidenan dengan menerapkan barbagai langkah atau tindakan khusus untuk mengatasi masalah – masalah tersebut. Ia mengumumkan suatu pemerintahan yang revolusioner, membubarkan badan pembuat Undang – Undang yang di dominasi Marcos, mengganti orang –orang yang diangkat Marcos dalam sejumlah besar pos – pos atau jabatan eksekutif dan peradilan serta membentuk komisi atau panitia penyusun Undang – undang Dasar atau konstitusi baru yang memberi atau menjamin persetujusn secara menyeluruh di dalam suatu referendum nasional.[3]

Tetap bertahannya Corazo Aquino sebagai presiden maha pentingnya artinya bagi mas depan yang demokratis. Ini tidak saja karena komitmennya pada pemulihan kehidupan demokratis dengan jalan damai, tetapi juga dengan mengingat tingginya tingkat kredibilitas yang dimilikinya, serta besarnya kepercayaan masyarakat padanya.



[1]Bresnan, John.1988. Krisi Filipina.Jakarta : Gramedia, hlm.237

[2] Bresnan, John.1988. Krisi Filipina.Jakarta : Gramedia, hlm.338

[3] Bresnan, John.1988. Krisi Filipina.Jakarta : Gramedia, hlm.338

Tidak ada komentar:

Posting Komentar