A. Sebab-sebab Pembentukan Monarki Konstitusi di Thailand
Pada masa kepemimpinan Raja Vajiravudh pada tahun 1910 mengalami gejolak pada masa kepemimipinannya. Raja Vajiravudh adalahpengganti dari Raja Chulanglongkor. Dalam kepemimpinannya Raja Vajiravudh melakukan kesalahan besar yakni tidak melanjutkan usaha modernisasi yang telah dirintis oleh ayahnya. Dalam pengambilan keputusan Raja Vajiravudh tidak meminta nasihat kepada anggota keluarganya yang penting sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dia juga mengangkat orang-orang yang disukainya untuk duduk di posisi penting sehingga menimbulkan kecemburuan. Dia mempunyai tujuan untuk membangkitkan kembali absolutisme yang sebenarnya sudah dikurangi pada kepemimpinan Raja Mongkut. Pada tahun 1921 ia memerintahkan dan memberlakukan wajib belajar pada tingkat sekolah dasar. Dia juga mendirikan Universitas Chulalongkorn serta mendirikan sekolah Vajiravudh di Bangkok yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak laki-laki yang diasramakan. Dalam bidang sosial ekonomi Raja Vajiravudh tahun 1916 ia memerintahkan rakyatnya untuk memakai nama keluarganya, lalu kepada kaum wanita juga diperintahkan untuk menggunakan model rambut orang eropa serta rok sebagai ganti pakaian model Thailand asli.
Selama masa pemerintahan Raja Vajiravudh melakukan tindakan yang kontradiktif dimana ia membiarkan berlangsungnya praktek pemborosan anggaran dana, korupsi, usaha absolutism kerajaan, dan peniadaan dewan penasehat. Pada tahun 1925 Raja Vajiravudh meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Prajadhipok. Prajadhipokmengambil kebijakan untuk melakukan pengurangan pegawai yang pada awalnya 3000 menjadi 300 orang. Selain itu pegawai dan militer juga dibebani dengan adanya pemotongan gaji. Kebijaikan itu ditambah dengan bertambahnya be cukai sebagai hasil perjanjian dagang dan kemakmuran perdagangan luar negeri, memungkinkan mengimbangi budged dan juga menaikkan pajak. Ia mendirikan kembali Dewan Penasehat yang terdiri dari lima pangeran penting sebagi badan penasehat dan ia mendirikan kabinet menteri-menteri. Tahun 1927 ia membentuk komite yang beranggotakan 40 orang untuk melaporkan padanya setiap masalah-masalah yang diajukan.
Kebijakan yang telah diambil membawa hasil. Besarnya pemasukan yang didapat dari sektor bea cukai membuat pemasukannegara bertambah dan membuat pihak bendahara Negara mampu mengimbangi budget tanpa perlu bantuan hutang dari Negara lain atau luar negeri. Tetapi disatu sisitindakan Prajadhipok dengan kebijkan pemotongan gaji dan pengurangan pegawai besar-besaran membuat kecewa dan merasa terpukul terutama perwira muda karena diberlakukannya kebijaksanaan itu. Di bidang perdagangan sebagian besar masih dipegang oleh orang asing terutama orang Cina. Dengan demikian keadaan ekonomi tetap memprihatinkan dan jumlah penganggur semakin meningkat.
B. Reformasi 1932 di Thailand
Pada bulan Oktober tahun 1931 terjadi perdebatan antar dewan tertinggi di Thailand, perdebatan itu melibatkan Menteri Urusan Perang, Pangeran Bavaradev, dan menteri perdagangan serta Pangeran Purachatra. Perdebatan itu mengenai masalah ekonomi. Dan hal itu berakibat krisis piolitik dalam negeri yang mengurangi kepercayaan rakyat terhadap raja atau pemerintah.
Masuknya ilmu pemerintahan barat, terutama mengenai ide-ide baru yang telah tercium oleh pemuda-pemuda Thailand merupakan factor yang mempercepat timbulnya revolusi. Orang-orang Thailand baik dari kelompok intelektual maupun opsir-opsir militer yang revolusioner dan berpendidikan barat itu bercita-cita untuk menghapuskan Monarkhi absolute menjadi monarki konstitusi.
Golongan intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong. Sedangkan dari kelompok militer dipimpin oleh Phibun Songgram. Kedua orang inilah yang kemudian ikut andil dalam mencapai demokratisasi di Thailand. Dengan demikian lalu timbul sebuah elite baru yang menuntut perubahan dan kekuasaan politik yang lebih menempatkan dirinya sebagai oposisi yang melawan monarki absolute. Ketidakpuasan di kalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, elite birokrasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih muda meningkat. Sehingga dengan dukungan militer Pridi meolancarkan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932.
Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancer dan berhasil memaksa raja menerima konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat (partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Adapun isi konsitusi yang dimaksud adalah menghilangkan hak-hak pregorative Raja, kecuali hak memberi pengampunan. Disamping itu adalah ditetapkan bahwa kedaulatan penuh ada di tangan rakyat, pemerintahan disusun dengan lembaga-lembaga kenegaraan yang meliputi Raja, kabinet dan parlemen. Selain itu isi pokok dari konstitusi 1932 adalah sebagi berikut
1. Raja mempunyai hak untuk mengangkat separo anggota parlemen yang berjumlah 156 orang dan separonya lagi dipilih oleh rakyat.
2. Kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepadanya, yang kemudian di angkat secara resmi oleh raja.
3. Raja berhak membubarkan parlemen dan untuk itu ia harus melaksanakan pemilu, paling lambat tiga bulan sesudahnya.
4. Raja dapat memveto keputusan parlemen dan berhak menyatakan Negara dalam keadaan darurat.
Sebagai akibat revolusi 1932 itu maka kekuasaan itu dihapus dan dibentuk UUD dan parlemen. Revolusi yang dilancarkan oleh golongan revolusioner di Thailand tersebut memang dapat menumbangkan kekuasaan monarki absolute. Phyamanomakon menjadi perdana menteri. Pada masa pemerintahannya Pridi banomyong mengajukan rencana ekonomi yang berisi tentang nasionalisasi semua tanah, maka Perdana Menteri Manomakon sebagai komunis dan membuang Pridi keluar negeri. Perdana Menteri Manomakon juga membersihkan angkatan bersenjata dari unsure-unsur radikal. Dan tiba-tiba pada tahun 1933 terjadi kudeta yang dilakukan oleh PhyaBahol dan berhasil menumbangkan Phya Manomakon. Setelah Phahon menjadi pemimpin antara tahun 1933-1938 ia dianggap tidak demokratis dan dinilai merupakan kekuasaan yang otoriter yang baru.
Tahun 1938 kabinet jatuh dan digantikan Phibun Songhram. Pada masa pemerintahanPhibun Songhram dan Pridi sebagai menteri keuangannya, tindakan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat nasionalis, seperti berhasil membuka kesempatan kerja, memberbaiki pemerintah. Setelah PD II Phibun menjadi moderat dan undang-undang anti komunis pada tahun 1974 ia hapuskan. Dengan cara itu Thailand mendapat dukungan dari Uni Soviet dan menjadi anggota PBB pada tahun 1948. Setelah berbenturan dengan Negara-negara besar maupun PBB maka cita-cita menjadi Negara yang demokratis menjadi kenyataan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar