Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Jasa terpenting yang disumbangkan Mesir bagi kemajuan umat Islam adalah hasil kegiatannya dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Cairo, telah menjadi pusat intelektual muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Pendirian Universitas al-Azhar (universitas tertua di dunia) oleh Jauhar al-Katib as-Siqilli pada tanggal 7 Ramadhan 361 (22 Juni 972) memainkan peranan yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa selanjutnya, selama berabad-abad universitas itu menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pertemuan puluhan ribu mahasiswa muslim yang datang dari seluruh dunia.
Tumbuhnya Mesir sebagai pusat ilmu keislaman didukung oleh para penguasanya yang sepanjang sejarah menaruh minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Seorang khalifah dari Dinasti Fatimiyah, al-Hakim (996-1021) mendirikan Darul Hikmah, yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul Ibnu Yunus (348-399 H./958-1009 M.) seorang astronom besar dan Ibnu Haitam (354-430 H./965-1039 M.) seorang tokoh fisika dan optik. Selain itu ia mendirikan Daar al-’Ilm, suatu perpustakaan yang menyediakan jutaan buku dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1013 al-Hakim membentuk Majelis Ilmu (Lembaga Seminar) di istananya, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Kegiatan ilmiah ini ternyata memunculkan sejumlah ilmuwan besar Mesir yang pikiran dan karya-karyanya berpengaruh ke seluruh dunia Islam.
Pada zaman modern terutama dengan ekspansi Napoleon ke Mesir (1798), umat Islam bangun dari tidurnya dan menyadari keterbelakangannya. Muhammad Ali (penguasa Mesir tahun 1805-1849) bertekad untuk mengadakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat ke dunia Islam melalui Mesir. Untuk itu ia mengirim mahasiswa untuk belajar ke Perancis. Setelah kembali ke Mesir, mereka menjadi guru di berbagai universitas, terutama di Universitas al-Azhar, tempat ribuan mahasiswa dari berbagai negara Islam menimba ilmu pengetahuan. Dengan demikian menyebarlah ilmu-ilmu itu ke berbagai daerah Islam.
Selama pemerintahan Kerajaan Ottoman, kebudayaan Islam di Mesir mengalami kemunduran karena yang berkuasa percaya bahwa menuntut ilmu filsafat, ilmu bumi, ilmu pasti dan ilmu-ilmu yang bertalian dengan itu dianggap sebagai penyebab kemurtadan. Akan tetapi perubahan arah kebudayaan dan pendidikan Mesir sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia Islam terjadi ketika Muhammad Abduh (w. 1905) dan kawan-kawannya mendendangkan kebangkitan. Gema dari gagasan-gagasan tokoh ini dan para muridnya menggetarkan dunia Islam secara keseluruhan. Muhammad Abduh mengembangkan Universitas al-Azhar baik dari segi fisik maupun pemikirannya.
Pengaruh lain yang penting bagi kebudayaan dunia Islam adalah pendirian universitas-universitas di Mesir (1908) sesaat sebelum Perang Dunia I. Universitas-universitas ini tumbuh dan mempunyai fakultas-fakultas: kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, perdagangan, hukum dan sastra. Bertambahnya keinginan akan pendidikan menyebabkan tumbuhnya universitas-universitas lain, seperti Universitas Iskandariyah di Iskandariyah dan Universitas ‘Ain Syams (1950) di Cairo. Sampai saat ini masih tercatat berbagai universitas lain, seperti Universitas Mansyuriyah yang didirikan pada tahun 1972 (sebelumnya cabang Universitas Cairo), Universitas Tanta yang didirikan pada tahun 1972 (sebelumnnya cabang Universitas Iskandariyah), Universitas Hilwan, Universitas Assiut yang didirikan pada tahun 1957 serta Universitas Mania, Universitas Munafia dan Universitas Suez yang didirikan pada tahun 1976. Disamping itu ada pula Universitas Amerika yang disingkat AUC (The American University in Cairo) yang didirikan bagi pendidikan orang Mesir dengan tenaga pengajar dari Amerika sejak tahun 1928.
Demikianlah arti penting Mesir bagi perkembangan Islam dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang pada dasarnya disulut sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, kemudian dikembangkan pada masa Muhammad Ali dan mencapai puncaknya di masa Muhammad Abduh. Bias dari revolusi ilmu pengetahuan ini ternyata bukan hanya terasa di Mesir, melainkan juga di seluruh dunia Islam. Dalam hal ini juga sangat penting peranan para mahasiswa dari seluruh pelosok dunia Islam yang meneruskan studinya di Universitas al-Azhar dan universitas-universitas lainnya. Setelah menyelesaikan studi, mereka kembali ke tempat asal untuk membawa ilmu pengetahuan ke tanah air masing-masing.
Bidang Media Massa dan Buku-Buku Keagamaan
Peranan Mesir dalam pengembangan Islam dalam bidang media massa dan buku-buku keagamaan sangat penting mengingat percetakan di negeri itu telah mencetak buku-buku agama yang ditulis para ulama dan pemikir-pemikir terkemuka. Selain itu Mesir juga mempunyai peranan dalam penerbitan surat kabar atau majalah yang disebarkan ke seluruh dunia Islam yang berisikan informasi tentang perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan. Antara lain, Napoleon menerbitkan majalah Le Courrier d’Egypte dan La Degade Egyptienne sebagai media publikasi perkembangan ilmu pengetahuan. Muhammad Ali menerbitkan surat kabar al-Waqaa’ii al-Misriyah (peristiwa-peristiwa Mesir).
Bidang Arsitektur
Peranan Mesir juga dapat dilihat dari monumen-monumen peninggalannya yang mengandung nilai seni yang tinggi, antara lain al-Qashr al-Garb (Istana Barat), al-Qashr asy-Syarq (Istana Timur), Universitas al-Azhar, tembok yang mengelilingi istana dan pintu-pintu gerbang yang terkenal dengan nama Bab an-Nasr (Pintu Kemenangan) serta Bab al-Fath (Pintu Pembukaan). Disamping itu terdapat pula Masjid al-Azhar, Masjid Maqis, Masjid Rasyidah, Masjid Aqmar dan Masjid Shaleh.
Bidang Ekonomi Perdagangan
Mesir mempunyai peranan yang penting dalam dunia Islam. Peranan ini disebabkan oleh dua faktor yakni letak geografis yang sangat strategis dan kesuburan lembah Sungai Nil sebagai area pertanian. Letak Mesir yang strategis berada di pertemuan tiga benua, Afrika, Asia dan Eropa, menjadikannya pusat perdagangan yang penting sekali serta menjadikannya negeri kaya sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Ayubiyah dan zaman sultan-sultan Mamluk. Selama Mesir di bawah pemerintahan Islam, hasil negeri itu dibawa melalui Terusan Suez dan dari sana dibawa dengan unta ke tanah Arab. Pada sisi lain, negeri itu dihubungkan oleh kafilah dengan Afrika utara di sebelah barat dan dengan Suriah dan Irak di sebelah timur. Kapal-kapal yang melalui Terusan Suez membawa sutera, pala, cengkeh, kulit manis, merica, kemenyan, nila dan lain-lain dari India, Indonesia dan Yaman. Sampai masa pemerintahan khalifah Fatimiyah ke-8, al-Mustansir (1036-1094), Terusan Suez menjadi pintu perniagaan tanah Arab dengan negeri-negeri Timur. Pada masa selanjutnya jalur perniagaan pindah ke Izhab di pantai Laut Merah yang letaknya sejajar dengan Jiddah.
Barang-barang dagangan dari India, Indonesia dan negeri-negeri Timur Jauh dibawa melalui Teluk Persia ke Teluk Aden dan seterusnya melalui Laut Merah sampai ke Izhab. Dari sana barang dagangan dibawa dengan unta sampai ke Qaus, kemudian melalui Sungai Nil sampai ke Fustat. Kota Izhab menjadi jalan jemaah haji dan jalan perniagaan sampai perannya digantikan oleh Aden pada tahun 1359. Kapal-kapal dagang dari negeri-negeri Timur Jauh berlabuh di Aden dan muatannya dipindahkan dan diteruskan ke Suez dan ke Cairo; dari Cairo diteruskan lagi ke Iskandariyah melalui terusan yang digali di zaman Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun.
Pada masa pemerintahan Bani Ayubiyah, perniagaan Mesir dengan luar negeri semakin maju karena dengan adanya Perang Salib negeri-negeri Islam timur mempunyai hubungan dagang dengan Eropa. Sultan-sultan Ayubiyah dan Mamluk berkuasa di Suriah dan menguasai kota-kota pelabuhan dan jalan-jalan kafilah antara Eropa dan India, Indonesia serta negara-negara lain di Timur. Saudagar-saudagar dari Genoa dan Venesia mengambil barang-barang perniagaan dari Iskandariyah, Beirut dan Iskandaronah untuk dibawa ke Italia, dan dari sana ke seluruh benua Eropa. Demikian juga pada masa pemerintahan raja-raja Mamluk, monopoli perniagaan Timur-Barat dikuasai Mesir karena kembalinya Mesir berkuasa atas Bandar Jiddah yang menggantikan kedudukan Aden sebagai bandar perniagaan Timur. Sebagai jalur perdagangan antara Timur dan Barat serta antara negeri-negeri Timur dan bangsa-bangsa Arab, disamping karena pertanian yang demikian baik, Mesir merupakan negara yang sangat kuat. Kekuatan Mesir itu sendiri merupakan sumbangan yang amat besar bagi perjuangan Islam secara keseluruhan.
Demikianlah Mesir sebagai suatu daerah Islam yang mempunyai peranan yang amat besar bagi pengembangan Islam baik dalam pengembangan daerah kekuasaan Islam, pengembangan ilmu pengetahuan bahkan alih ilmu dan teknologi dari Eropa, maupun peran ekonomi dan perdagangan.
Tampilkan postingan dengan label sejarah afrika. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sejarah afrika. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 April 2009
Selasa, 31 Maret 2009
muslim di afrika
a. Mauritania
Mauritania merupakan negara yang memperlihatkan integrasi yang paling kuat dalam hal identitas etnis, nasional dan identitas negara. Penduduk negara ini seluruhnya Muslim dan mengidentifikasikan diri sebagai negara Islam. Melalui perjanjian Paris sejumlah kekuatan Eropa mengakui pemerintahan Perancis atas Senegal dan beberapa daerah di Sahara Atlantik, termasuk beberapa wilayah yang sekarang menjadi wilayah Mauritania. Kehadiran Perancis berpengaruh kuat terhadap system politik Mauritania. Perancis memandang suku hassani sebagai elite politik, memberikan subsidi kepada mereka, melembagakan otoritas mereka sebagai penghubung antara pemerintah Perancis dan masyarakat umum.
Perancis juga menghentikan aktivitas perampsan tradisional sehingga mewajibkan warga Hassani mengambil alih kegiatan penggembalaan dan perdagangan. Hal ni mengakibatkan mereka mengabaikan kesukuan keagamaan yang merupakan sebagian dari fungsi tradisional mereka. Antara tahun 1902 dan 1934 Mauritania menentang peleburan diri ke dalam imperium Perancis. Serangkaian pemberontakan local dapat dikalahkan oleh Perancis sehingga mengakibatkan rakyat Mauritania menghentikan pemberontakan dan menerima kolaborasi dengan Perancis untuk melindungi kepentingan keagamaan dan ekonomi mereka.
Menjelang kemerdekaan Mauritania, muncul banyak partai di kalangan masyarakat Mauritania. Partai-partai tersebut antara lain, Entente Mouritanienne yang didirikan pada tahun 1948. Partai ini mendapat tentangan dari Union Progressiste Mouritanienne (U.P.M). Partai U.P.M sendiri terpecah dan ada yang memisahkan diri dan membentuk Association de la Jeunesse Mouritanienne yang lebih lantang menuntut kemerdekaan. Terbentuknya berbagai partai di Mauritania memperlihatkan adanya perselisihan di dalam masyarakat Mauritania antara elite tradisional dan politisi modern. Namun isu utama adalah bagaimana melestarikan identitas Mauritania dengan menghindarkan penyerapan ke dalam bangsa Arab maroko Utara atau ke dalam bangsa Senegal dan Sudan selatan. Mauritania merdeka pada tahun 1958 sebagai Republik Islam Mauritania.
Mauritania merdeka dengan memiliki kesatuan elite nasional yang memerintah masyarakat yang sangat segmenter. Setelah merdeka terjadi penyatuan partai politik antara Entente dan U.P.M, sehingga membentuk partai baru yang diberi nama Parti du Regroupement Mouritanienne. Namun pada tahun 1961 berganti nama menjadi Mouritanienne People Party. Dengan demikian komunitas segmenter tradisional dalam masyarakat Mauritania telah disatukan dalam rezim tunggal. Perpecahan masyarakat traisional secara pelan-pelan dapat diatasi melalui pembentukan sebuah komunitas yang lebih menyatu di bawah rezim tunggal yang menggunakan sebuah bahasa metropolitan dan menjanjikan identitas Islam.
b. Senegal
Senegal pada dasarnya merupakan rezim non Muslim sekuler yang memerintah sebagian besar penduduk Muslim. Meskipun rezim ini dipengaruhi oleh kultur politik Eropa dan dijalankan oleh elite non Muslim, sebagian penduduknya terdidik dalam thariqat sufi. Senegal dijalankan melalui kolaborasi antar elite negara dan elite sufi. Senegal mewakili sebuah upaya untuk mendaur ulang pola hubungan suportif klasik antara negara Muslim dan organisasi komunal Muslim.
Pemerintahan Perancis turut menyokong penyebaran Islam. Dengan mengambil sikap pragmatis terhadap kaum Muslim dan memandang mereka sebagai kelompok yang berperadaban tinggi, berpola hidup produktif dan cakap di bidang adminitrasi. Perancis memanfaatkan warga Muslim sebagai juru tulis, dan menjadikan kepala-kepala kampung sebaga perantara serta mengijinkan menjalankan hukum Islam. Di bawah pemerintah Perancis para ulama mengembara dari satu tempat ke tempat lain, guna menyampaikan pengajaran, mendirikan sekolah dan membentuk perkumpulan Muslim. Meskipun demikian Perancis mencemaskan Muslim sebagai lawan politik mereka. Untuk itu Perancis berusaha menjaga agar kekuatan Muslim tidak terorganisir dan tetap dibawah control Perancis.
Perancis membuat undang-undang nyang mengharuskan guru sekolah mendapatkan surat izin dan memilikii kecakapan dalam berbahasa Perancis. Tahun 1908 Perancis melarang peredaran surat kabar berbahasa Arab dan berusaha mengembangkan organisasi etnis dan territorial untuk memecah komunitas Muslim. Tahun 1911 bahasa Perancis wajib digunakan dalam lembaga peradilan Muslim dan para wali dilarang mengumpulkan zakat. Semua hal diatas dilakukan untuk mencegah kekuatan komunitas Islam bersatu menjadi lebih besar.
Namun semua kebijakan tidak diterapkan secara konsisten, karena setelah perang dunia I Perancis beralih kepada kebijakan yang memberikan dukungan secara selektif terhdap tokoh-tokoh Muslim. Sebagai imbal baliknya, para sufi mendukung upaya Perancis dalam menciptakan situasi yang tenang, mengumpulkan kesatuan-kesatuan tentara, mengumpulkan pajak serta meningkatkan produksi pertanian. Elite muslim menyesuaikan diri terhadap realitas pemerintahan Perancis dengan menghentikan militansi politik yang digantikan dengan kegiatan peribadatan, pendidikan, usaha perekonomian dan membentuk struktur thariqat Muslim .
Thariqat terbesar dan termasyhur di Senegal adalah Thariqat Muridiyah yang didirikan tahun 1886 oleh Ahmad Bamba seorang wali dari Wolof. Ia berpendapat berperang melawan Perancis adalah hal yang sia-sia dan menganjurkan beralih dari peperangan ke pekerjaan yang lain. Syaikh Ibra Fall seorang mantang pejuang yang bersumpah setia kepada Ahmad Bamba, berusaha untuk pengikut militernya ke dalam thariqat Muridiyah. Kepatuhan Ibra Fall menandai dominasi colonial dan kepemimpinan Muslim sebagai syarat utama bagi kelestarian masyarakat Wolof. Hubungan yang saling mendukung antara kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi menyokong pembentukan sebuah thariqat yang lebih persuasive bagi sejumlah warga Senegal.
Namun Ahmad Bamba dalam waktu yang lama dicurigai oleh pihak Perancis sebagai penyebar aspirasi politik dan territorial. Karena hal itu ia sering diasingkan pada tahun 1895, 1902 dan 1907. Namun pada tahun1912 pihak Perancis dapat menerima bahwa ia seorang tokoh spiritual dan ekonomi dan mengizinkannya pulang ke Diourbel.
Memang sebagian besar pendukung Thariqat Muridiyah adalah petani, namun thariqat ini juga menarik simpati orang-orang yang tidak memiliki tanah, pemuda penganggur yang bekerja magang pada perkumpulan pertanian. Hal ini mengakibatkan kalangan pendukung thariqat Muridiyah menjadi sangat popular. Pada tahun 1912 thariqat ini memiliki 68.000 pendukung dan pada tahun 1960 pendukungnya bertambah menjadi 400.000 anggota. Pada saat itu sepertiga dari warga Wolof dan seperdelapan warga Senegal menjadi anggota thariqat ini.
Dalam thariqat ini amalan Islam kurang dipentingkan. Meskipun mereka puasa Ramadhan, tetapi shalat wajib dan ibadah puasa yang lainnya kurang dperhatikan. Thariqat Fall (cabang muridiyah) secara mencolok bersifat non-ortodoks dan non-kompromis. Keturunan Ibra fall tidak melaksanakan shalat atau ritual islam lainny, tetapi mereka meyakini melalui sikap kepasrahan dan bekerja serta melalui sikap lemah lembut dan praktik magis mereka dapat meraih berkah agama.
Pada saat yang sama ketika masyarakat Senegal diorganisir oleh thariqat sufi, kalangan professional dan elite perkotaan non-Muslim mengambil alih perjuangan kemerdekaan. Senegal memiliki sejarah elite politik yang berakar sejaj abad 19. Elite Senegal terlibat dalam pemerintahan Perancis, bekerja pada perusahaan Eropa dan akhirnya mewarisi kekuasaan negara. Dengan tercapainya kemerdekaan Senegal pada tahun 1960, Senegal diperintah oleh elite non-Muslim yang berpendidikan Perancis yang dipimin oleh Leopold Senghor dan partai Union Progressiste Senegalaise. Namun Senegal merupakan negara yang masyarakatnya menyatu karena bahasa Wolof digunakan oleh 80% penduduk dan dikarenakan sebagian besar warga Senegal adalah Muslim.
Pemerintahan Senegal yang merdeka dikepalai seorang presiden terpilih yang mengangkat sejumlah menteri. Di dalamnya terdapat sebuah pengadilan yang otonom. Senghor memimpin dari 1960 sampai 1980. Pada tahun 1964 Senghor menkonsolidasi kekuatan dan mengeliminir lawan-lawannya, pada tahun 1966 ia memutuskan Senegal sebagai negara sosialis dengan satu partai. 1966 sampai 1976 U.P.S menjadi partai resmi satu-satunya dalam negara Senegal, dan sejumlah thariqat menyatukan diri sebagai sebuah faksi dalam partai yang berkuasa tersebut. Dari tahun 1976-1980 Senghir mengizinkan pembentukan politik multi partai dan pemilihan umum. Setelah pemberhentian Senghor, untuk pertama kalinya Senegal diperintah seorang Muslim yaitu Abdu Diouf.
Senegal pasca kemerdekaan adalah negara sekuler ayang mayoritas penduduknya Muslim. Penduduk ini diorganisir ke dalam sejumlah thariqat sufi yang merupakan basis bagi organisasi ekonomi bagi warga pedalaman. Rezim negara dijalankan melalui kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama yang menjadi perantara dengan masyarakat umum. Sejumlah thariqat sufi mengorganisir ekonomi kacang-kacangan yang prodiuktif dan memberikan dukungan politik kepada para pejabat di wilayah pedalaman. Thariqat Muslim tersebut selanjutnya menjadi bagian intergral bagi system politik Senegal.
Pada saat yang sama, urbanisasi yang terjadi di Senegal menimbulkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang mulai meragukan otoritas magis para tokoh pedalaman. Di beberapa kota muncul minat terhadap bahasa Arab dan bentuk keyakinan Islam yang menitik beratkan pengamalan shalat, haji, perilaku etik, dan minat intelektual yang berdampingan dengan penekanan emosi keagamaan. Perpindahan itu membentuk Cultural Union Muslim (perkumpulan kebudayaan Muslim) pada tahun 1953. Perkumpulan ini mensponsori pengajaran bahasa Arab dan sekolah-sekolah Muslim, menentang kolonialisme, kapitalisme, dan pengaruh sufi pedalaman.
c. Nigeria
Islam di Nigeria utara telah berkembang sebagai agama elite sejak abad 15. Khilafah Sokoto mengkonsolidasikan identitas elite politik Muslim dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas penduduk. Para emir bertanggung jawab menerapkan keadilan, mereka mengangkat mallam sebagai pemimpin shalat, memimpin pelaksanaan perayaan dan saran sehubungan hukum agama. Secara tidak resmi para emir manjadi penengah dalam persengketaan local.
Tahun 1922 Inggris membangun perguruan katsina sebagai sekolah lanjutan modern. Bahasa inggris dijadikan pelajaran wajib, dan bahasa Arab dimasukkan menjadi bagian dari kurikulum. Pengajaran Al-Quran disampaikan oleh para mallam dengan gaji dari pemerintah Inggris. Sekolah Hukum Kano mengajarkan kurikulum yang seluruhnya Islam. Meskipun secara politik bersifat konservatif, pemerintahan Inggris membangkitkan perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan sejumlah jalan raya dan jaringan kereta api, pengembangan pertanian ekspor seperti kacang-kacangan dan kapas, mengantarkan petani Nigeria utara menuju pasar internasional.
Perkembangan ekonomi menimbulkan berbagai perubahan penting dalam struktur sosial. Kano menjadi pusat pasar Nigeria utara dan sebagai pusat pedagang yang berkembang pesat. Dengan demikian penduduk kota ini terbagi menjadi sejumlah kelompok etnis, bahasa, dan kelas. Struktur kelas terbagi menjadi elite Fulani yang berkuasa, pedagang Hausa yang kaya raya, pegawai negeri yang senior, pedagang kelas menengah dan masyarakat umum.
Selama satu abad lebih, Lagos menjadi pusat utama komunitas dan pergerakan muslim. Pada tahun 1861 kota ini menjadi bagian dari kkoloni Inggris. Pihak Inggris membantu menyelesaikan persengketaan dikalangan Muslim dan meraih reputasi lantaran bersikap tidak memihak dalam menyelesaikan perkara internal Muslim. Para pejabat Inggris bahkan melindungi sejumlah masjid. Pihak Inggris menimbulkan tantangan besar terhadap terhadap komunitas Muslim dengan memperkenalkan system pendidikan Barat dan Pendidikan Kristen. Oleh karena itu, ketika pada tahun 1896 Inggris membentuk sebuah pemerintahan yang memberikan subsidi sekolah-sekolah Muslim dengan system campuran antara kurikulum Barat dan Muslim, maka pihak Muslim memberikan respon terhadap hal ini sebagai ancaman cultural Barat dan Kristen dan membentuk komunitas pendidikan sendiri.
Kota Ibadan menggambarkan tipe struktur Muslim yang berbeda. Sebelum kemerdekaan Nigeria, Ibadan memiliki dua komunitas, yakni komunitas Yoruba dan komunitas Hausa. Komunias Yoruba-Muslim diorganisir di bawah otoritas seorang kepada iman dan beberapa pimpinan bawahannya. Sekalipun demikian, komunitas Muslim-Yoruba tidak hidup secara eksklusif melainkan menjalani hubungan sosial yang baik dengan warga Yoruba non-Muslim, termasuk melaksanakan seremoni bersama di gereja dan masjid. Disamping komunitas Muslim-Yoruba juga terdapat komunitas Muslim Hausa.
Pada abad ke-12 kehidupan para penguasa Hausa di Ibadan membentuk sebuah perkampungan untuk mereka sendiri, yang dihuni para migran dari Negeria utara, istri-istri dan gunddik mereka. Pihak Inggris dan mayoritas warga Yoruba mendukung embentukan perkampungan tersebut dibawah seorang kepala suku Hausa sebagai cara menertibkan komunitas migrant gelandangan yanh tidak hanya melibatkan para penjaja keliling, termasuk juga kalangan saudagar, bahkan para pencuri, pengemis dan penyandang problem sosial lainnya.
Pada tahun 1940-an dan 1950 masyarakat yang didominasi oleh kepala kampung dan tuan tanah tersebut terganggu oleh bangkitnya gerakan nasionalis. Disintregasi kekuasaan Inngris memaksa Hausa memcari dukungan dari parati-partai politik Nigeria. Hal ini akhirnya mengancam kelangsungangan solidaritas Hausa dan monopoli perdagangan Hausa. Dengan demikian antara tahun 1950 dan 1952, setelah terilhami oleh kunjungan Ibrahim Niass, seluruh komunitas Hausa bergabung sepenuhnya dengan thariqat Tijaniah. Kesadaran keagamaan baru tersebut juga mengubah sifat otoritas di dalam komunitas Hausa. Sekarang Mallan mempunyai peran penting sebagai guru untuk meluruskan praktek keagamaan Muslim.
Pembentukan negara nasional negeri yang mengantarkan wilayah utara dan selatan kepada framework politik yang sama secara amat mencolok dalam mengubah politik islam. Negara Nigeria sendiri memiliki sejarah yang penuh huru-hara. Lantaran menguatnya perbedaan atnis, keagamaan, dan perbedaan regional, maka amat sulit upaya penyatuan wilayah utara dan selatan kedalam nigeri merdeka. Nigeria merseka tahun 1960, tetapi pada tahun 1965 sejumlah kegagalan pemerintah dan penyelewengan para politisi hampir membangkitkan permusuhan semua kalangan. Pada tahun 1966 berbagai kekacuan di seluruh negeri, dan perlawananterhadap pemerintah dan federal diwilayah barat, mengantarkan jenderal Ivonsi meraih kekuasan pemerintahan. Ia berusah menyatukan dinas sipil disejumlah wilyah sebagai sebuah upaya untuk memberikan kekuasaan negeri kepada warga Ibo. selanjutnya sejumlah kerusuhan mengantarkan colonel Gowon meraih kekuasaan, yang memaklumatkan sebuah konstitusi baru yang membagi Nigeria menjadi dua belas negara kecil untuk memenuhi kepentingan minoritas dan mengurani kekuasaan blok utara dan selatan.
Selanjutnya antara tahun 1970 dan 1975 sejumlah kecemasan wilayah selatan terhadap dominasi wilayah utara menyulut pemberontakan baru lantaran terpicu adanya kerjasama diantara negara utara dan adanya sebuah sensus yang menunjukkan bahwa wilayah utara memiliki mayoritas penduduk. Pada tahun 1976 rezim Gowon digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan baru militer. Setelah beberapa tahun terombang-ambing antara konsep federal dan kesatuan negara Nigeria, komisi konstitusional mencoba menciptakan system partai nasional, jabatab preisden yang kuat, dan keragaman negara-negara kecil local yang tidak dapat melawan pemerintahan pusat. Pada pemilihan umum tahun 1979 sebagian besar partai berjanji menyatukn perusahan swasta dan dukungan negara bagi pendudukan negara bagi pendidikan. Partai nasional Nigeria, mewakili sejumlah elit muslim di wilayah utara memenangkan namun, kup baru pada tahun 1984 mengembalikan kekuasaan kepada militer, Nigeria belum menemukan pemerintahan yang stabil, baik militer maupun sipil. Dibalik instibalitas ini militer pasca 1966 secara progresif menguat negara Nigeria. Eksploitasi terhadap Nigeria menyebabkan pendapatan sangat banyak pada negara federal. Kontek politik yang berubah-ubah secara amat mencolok telah mengubah peran islam di Nigeria secara keseluruhan.
Kemudian pada tahun 1970-an sejumlah elit muslim utara harus bersekutu dengan non-muslim selatan untuk mempertahankan posisi politik mereka. Demikianlah pada tahun 1970-an telah terjadi peningkatan perhatian terhadap identitas nasional Nigeria, sebagai tandingan ikatan keagamaan dan teritorial
Mauritania merupakan negara yang memperlihatkan integrasi yang paling kuat dalam hal identitas etnis, nasional dan identitas negara. Penduduk negara ini seluruhnya Muslim dan mengidentifikasikan diri sebagai negara Islam. Melalui perjanjian Paris sejumlah kekuatan Eropa mengakui pemerintahan Perancis atas Senegal dan beberapa daerah di Sahara Atlantik, termasuk beberapa wilayah yang sekarang menjadi wilayah Mauritania. Kehadiran Perancis berpengaruh kuat terhadap system politik Mauritania. Perancis memandang suku hassani sebagai elite politik, memberikan subsidi kepada mereka, melembagakan otoritas mereka sebagai penghubung antara pemerintah Perancis dan masyarakat umum.
Perancis juga menghentikan aktivitas perampsan tradisional sehingga mewajibkan warga Hassani mengambil alih kegiatan penggembalaan dan perdagangan. Hal ni mengakibatkan mereka mengabaikan kesukuan keagamaan yang merupakan sebagian dari fungsi tradisional mereka. Antara tahun 1902 dan 1934 Mauritania menentang peleburan diri ke dalam imperium Perancis. Serangkaian pemberontakan local dapat dikalahkan oleh Perancis sehingga mengakibatkan rakyat Mauritania menghentikan pemberontakan dan menerima kolaborasi dengan Perancis untuk melindungi kepentingan keagamaan dan ekonomi mereka.
Menjelang kemerdekaan Mauritania, muncul banyak partai di kalangan masyarakat Mauritania. Partai-partai tersebut antara lain, Entente Mouritanienne yang didirikan pada tahun 1948. Partai ini mendapat tentangan dari Union Progressiste Mouritanienne (U.P.M). Partai U.P.M sendiri terpecah dan ada yang memisahkan diri dan membentuk Association de la Jeunesse Mouritanienne yang lebih lantang menuntut kemerdekaan. Terbentuknya berbagai partai di Mauritania memperlihatkan adanya perselisihan di dalam masyarakat Mauritania antara elite tradisional dan politisi modern. Namun isu utama adalah bagaimana melestarikan identitas Mauritania dengan menghindarkan penyerapan ke dalam bangsa Arab maroko Utara atau ke dalam bangsa Senegal dan Sudan selatan. Mauritania merdeka pada tahun 1958 sebagai Republik Islam Mauritania.
Mauritania merdeka dengan memiliki kesatuan elite nasional yang memerintah masyarakat yang sangat segmenter. Setelah merdeka terjadi penyatuan partai politik antara Entente dan U.P.M, sehingga membentuk partai baru yang diberi nama Parti du Regroupement Mouritanienne. Namun pada tahun 1961 berganti nama menjadi Mouritanienne People Party. Dengan demikian komunitas segmenter tradisional dalam masyarakat Mauritania telah disatukan dalam rezim tunggal. Perpecahan masyarakat traisional secara pelan-pelan dapat diatasi melalui pembentukan sebuah komunitas yang lebih menyatu di bawah rezim tunggal yang menggunakan sebuah bahasa metropolitan dan menjanjikan identitas Islam.
b. Senegal
Senegal pada dasarnya merupakan rezim non Muslim sekuler yang memerintah sebagian besar penduduk Muslim. Meskipun rezim ini dipengaruhi oleh kultur politik Eropa dan dijalankan oleh elite non Muslim, sebagian penduduknya terdidik dalam thariqat sufi. Senegal dijalankan melalui kolaborasi antar elite negara dan elite sufi. Senegal mewakili sebuah upaya untuk mendaur ulang pola hubungan suportif klasik antara negara Muslim dan organisasi komunal Muslim.
Pemerintahan Perancis turut menyokong penyebaran Islam. Dengan mengambil sikap pragmatis terhadap kaum Muslim dan memandang mereka sebagai kelompok yang berperadaban tinggi, berpola hidup produktif dan cakap di bidang adminitrasi. Perancis memanfaatkan warga Muslim sebagai juru tulis, dan menjadikan kepala-kepala kampung sebaga perantara serta mengijinkan menjalankan hukum Islam. Di bawah pemerintah Perancis para ulama mengembara dari satu tempat ke tempat lain, guna menyampaikan pengajaran, mendirikan sekolah dan membentuk perkumpulan Muslim. Meskipun demikian Perancis mencemaskan Muslim sebagai lawan politik mereka. Untuk itu Perancis berusaha menjaga agar kekuatan Muslim tidak terorganisir dan tetap dibawah control Perancis.
Perancis membuat undang-undang nyang mengharuskan guru sekolah mendapatkan surat izin dan memilikii kecakapan dalam berbahasa Perancis. Tahun 1908 Perancis melarang peredaran surat kabar berbahasa Arab dan berusaha mengembangkan organisasi etnis dan territorial untuk memecah komunitas Muslim. Tahun 1911 bahasa Perancis wajib digunakan dalam lembaga peradilan Muslim dan para wali dilarang mengumpulkan zakat. Semua hal diatas dilakukan untuk mencegah kekuatan komunitas Islam bersatu menjadi lebih besar.
Namun semua kebijakan tidak diterapkan secara konsisten, karena setelah perang dunia I Perancis beralih kepada kebijakan yang memberikan dukungan secara selektif terhdap tokoh-tokoh Muslim. Sebagai imbal baliknya, para sufi mendukung upaya Perancis dalam menciptakan situasi yang tenang, mengumpulkan kesatuan-kesatuan tentara, mengumpulkan pajak serta meningkatkan produksi pertanian. Elite muslim menyesuaikan diri terhadap realitas pemerintahan Perancis dengan menghentikan militansi politik yang digantikan dengan kegiatan peribadatan, pendidikan, usaha perekonomian dan membentuk struktur thariqat Muslim .
Thariqat terbesar dan termasyhur di Senegal adalah Thariqat Muridiyah yang didirikan tahun 1886 oleh Ahmad Bamba seorang wali dari Wolof. Ia berpendapat berperang melawan Perancis adalah hal yang sia-sia dan menganjurkan beralih dari peperangan ke pekerjaan yang lain. Syaikh Ibra Fall seorang mantang pejuang yang bersumpah setia kepada Ahmad Bamba, berusaha untuk pengikut militernya ke dalam thariqat Muridiyah. Kepatuhan Ibra Fall menandai dominasi colonial dan kepemimpinan Muslim sebagai syarat utama bagi kelestarian masyarakat Wolof. Hubungan yang saling mendukung antara kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi menyokong pembentukan sebuah thariqat yang lebih persuasive bagi sejumlah warga Senegal.
Namun Ahmad Bamba dalam waktu yang lama dicurigai oleh pihak Perancis sebagai penyebar aspirasi politik dan territorial. Karena hal itu ia sering diasingkan pada tahun 1895, 1902 dan 1907. Namun pada tahun1912 pihak Perancis dapat menerima bahwa ia seorang tokoh spiritual dan ekonomi dan mengizinkannya pulang ke Diourbel.
Memang sebagian besar pendukung Thariqat Muridiyah adalah petani, namun thariqat ini juga menarik simpati orang-orang yang tidak memiliki tanah, pemuda penganggur yang bekerja magang pada perkumpulan pertanian. Hal ini mengakibatkan kalangan pendukung thariqat Muridiyah menjadi sangat popular. Pada tahun 1912 thariqat ini memiliki 68.000 pendukung dan pada tahun 1960 pendukungnya bertambah menjadi 400.000 anggota. Pada saat itu sepertiga dari warga Wolof dan seperdelapan warga Senegal menjadi anggota thariqat ini.
Dalam thariqat ini amalan Islam kurang dipentingkan. Meskipun mereka puasa Ramadhan, tetapi shalat wajib dan ibadah puasa yang lainnya kurang dperhatikan. Thariqat Fall (cabang muridiyah) secara mencolok bersifat non-ortodoks dan non-kompromis. Keturunan Ibra fall tidak melaksanakan shalat atau ritual islam lainny, tetapi mereka meyakini melalui sikap kepasrahan dan bekerja serta melalui sikap lemah lembut dan praktik magis mereka dapat meraih berkah agama.
Pada saat yang sama ketika masyarakat Senegal diorganisir oleh thariqat sufi, kalangan professional dan elite perkotaan non-Muslim mengambil alih perjuangan kemerdekaan. Senegal memiliki sejarah elite politik yang berakar sejaj abad 19. Elite Senegal terlibat dalam pemerintahan Perancis, bekerja pada perusahaan Eropa dan akhirnya mewarisi kekuasaan negara. Dengan tercapainya kemerdekaan Senegal pada tahun 1960, Senegal diperintah oleh elite non-Muslim yang berpendidikan Perancis yang dipimin oleh Leopold Senghor dan partai Union Progressiste Senegalaise. Namun Senegal merupakan negara yang masyarakatnya menyatu karena bahasa Wolof digunakan oleh 80% penduduk dan dikarenakan sebagian besar warga Senegal adalah Muslim.
Pemerintahan Senegal yang merdeka dikepalai seorang presiden terpilih yang mengangkat sejumlah menteri. Di dalamnya terdapat sebuah pengadilan yang otonom. Senghor memimpin dari 1960 sampai 1980. Pada tahun 1964 Senghor menkonsolidasi kekuatan dan mengeliminir lawan-lawannya, pada tahun 1966 ia memutuskan Senegal sebagai negara sosialis dengan satu partai. 1966 sampai 1976 U.P.S menjadi partai resmi satu-satunya dalam negara Senegal, dan sejumlah thariqat menyatukan diri sebagai sebuah faksi dalam partai yang berkuasa tersebut. Dari tahun 1976-1980 Senghir mengizinkan pembentukan politik multi partai dan pemilihan umum. Setelah pemberhentian Senghor, untuk pertama kalinya Senegal diperintah seorang Muslim yaitu Abdu Diouf.
Senegal pasca kemerdekaan adalah negara sekuler ayang mayoritas penduduknya Muslim. Penduduk ini diorganisir ke dalam sejumlah thariqat sufi yang merupakan basis bagi organisasi ekonomi bagi warga pedalaman. Rezim negara dijalankan melalui kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama yang menjadi perantara dengan masyarakat umum. Sejumlah thariqat sufi mengorganisir ekonomi kacang-kacangan yang prodiuktif dan memberikan dukungan politik kepada para pejabat di wilayah pedalaman. Thariqat Muslim tersebut selanjutnya menjadi bagian intergral bagi system politik Senegal.
Pada saat yang sama, urbanisasi yang terjadi di Senegal menimbulkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang mulai meragukan otoritas magis para tokoh pedalaman. Di beberapa kota muncul minat terhadap bahasa Arab dan bentuk keyakinan Islam yang menitik beratkan pengamalan shalat, haji, perilaku etik, dan minat intelektual yang berdampingan dengan penekanan emosi keagamaan. Perpindahan itu membentuk Cultural Union Muslim (perkumpulan kebudayaan Muslim) pada tahun 1953. Perkumpulan ini mensponsori pengajaran bahasa Arab dan sekolah-sekolah Muslim, menentang kolonialisme, kapitalisme, dan pengaruh sufi pedalaman.
c. Nigeria
Islam di Nigeria utara telah berkembang sebagai agama elite sejak abad 15. Khilafah Sokoto mengkonsolidasikan identitas elite politik Muslim dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas penduduk. Para emir bertanggung jawab menerapkan keadilan, mereka mengangkat mallam sebagai pemimpin shalat, memimpin pelaksanaan perayaan dan saran sehubungan hukum agama. Secara tidak resmi para emir manjadi penengah dalam persengketaan local.
Tahun 1922 Inggris membangun perguruan katsina sebagai sekolah lanjutan modern. Bahasa inggris dijadikan pelajaran wajib, dan bahasa Arab dimasukkan menjadi bagian dari kurikulum. Pengajaran Al-Quran disampaikan oleh para mallam dengan gaji dari pemerintah Inggris. Sekolah Hukum Kano mengajarkan kurikulum yang seluruhnya Islam. Meskipun secara politik bersifat konservatif, pemerintahan Inggris membangkitkan perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan sejumlah jalan raya dan jaringan kereta api, pengembangan pertanian ekspor seperti kacang-kacangan dan kapas, mengantarkan petani Nigeria utara menuju pasar internasional.
Perkembangan ekonomi menimbulkan berbagai perubahan penting dalam struktur sosial. Kano menjadi pusat pasar Nigeria utara dan sebagai pusat pedagang yang berkembang pesat. Dengan demikian penduduk kota ini terbagi menjadi sejumlah kelompok etnis, bahasa, dan kelas. Struktur kelas terbagi menjadi elite Fulani yang berkuasa, pedagang Hausa yang kaya raya, pegawai negeri yang senior, pedagang kelas menengah dan masyarakat umum.
Selama satu abad lebih, Lagos menjadi pusat utama komunitas dan pergerakan muslim. Pada tahun 1861 kota ini menjadi bagian dari kkoloni Inggris. Pihak Inggris membantu menyelesaikan persengketaan dikalangan Muslim dan meraih reputasi lantaran bersikap tidak memihak dalam menyelesaikan perkara internal Muslim. Para pejabat Inggris bahkan melindungi sejumlah masjid. Pihak Inggris menimbulkan tantangan besar terhadap terhadap komunitas Muslim dengan memperkenalkan system pendidikan Barat dan Pendidikan Kristen. Oleh karena itu, ketika pada tahun 1896 Inggris membentuk sebuah pemerintahan yang memberikan subsidi sekolah-sekolah Muslim dengan system campuran antara kurikulum Barat dan Muslim, maka pihak Muslim memberikan respon terhadap hal ini sebagai ancaman cultural Barat dan Kristen dan membentuk komunitas pendidikan sendiri.
Kota Ibadan menggambarkan tipe struktur Muslim yang berbeda. Sebelum kemerdekaan Nigeria, Ibadan memiliki dua komunitas, yakni komunitas Yoruba dan komunitas Hausa. Komunias Yoruba-Muslim diorganisir di bawah otoritas seorang kepada iman dan beberapa pimpinan bawahannya. Sekalipun demikian, komunitas Muslim-Yoruba tidak hidup secara eksklusif melainkan menjalani hubungan sosial yang baik dengan warga Yoruba non-Muslim, termasuk melaksanakan seremoni bersama di gereja dan masjid. Disamping komunitas Muslim-Yoruba juga terdapat komunitas Muslim Hausa.
Pada abad ke-12 kehidupan para penguasa Hausa di Ibadan membentuk sebuah perkampungan untuk mereka sendiri, yang dihuni para migran dari Negeria utara, istri-istri dan gunddik mereka. Pihak Inggris dan mayoritas warga Yoruba mendukung embentukan perkampungan tersebut dibawah seorang kepala suku Hausa sebagai cara menertibkan komunitas migrant gelandangan yanh tidak hanya melibatkan para penjaja keliling, termasuk juga kalangan saudagar, bahkan para pencuri, pengemis dan penyandang problem sosial lainnya.
Pada tahun 1940-an dan 1950 masyarakat yang didominasi oleh kepala kampung dan tuan tanah tersebut terganggu oleh bangkitnya gerakan nasionalis. Disintregasi kekuasaan Inngris memaksa Hausa memcari dukungan dari parati-partai politik Nigeria. Hal ini akhirnya mengancam kelangsungangan solidaritas Hausa dan monopoli perdagangan Hausa. Dengan demikian antara tahun 1950 dan 1952, setelah terilhami oleh kunjungan Ibrahim Niass, seluruh komunitas Hausa bergabung sepenuhnya dengan thariqat Tijaniah. Kesadaran keagamaan baru tersebut juga mengubah sifat otoritas di dalam komunitas Hausa. Sekarang Mallan mempunyai peran penting sebagai guru untuk meluruskan praktek keagamaan Muslim.
Pembentukan negara nasional negeri yang mengantarkan wilayah utara dan selatan kepada framework politik yang sama secara amat mencolok dalam mengubah politik islam. Negara Nigeria sendiri memiliki sejarah yang penuh huru-hara. Lantaran menguatnya perbedaan atnis, keagamaan, dan perbedaan regional, maka amat sulit upaya penyatuan wilayah utara dan selatan kedalam nigeri merdeka. Nigeria merseka tahun 1960, tetapi pada tahun 1965 sejumlah kegagalan pemerintah dan penyelewengan para politisi hampir membangkitkan permusuhan semua kalangan. Pada tahun 1966 berbagai kekacuan di seluruh negeri, dan perlawananterhadap pemerintah dan federal diwilayah barat, mengantarkan jenderal Ivonsi meraih kekuasan pemerintahan. Ia berusah menyatukan dinas sipil disejumlah wilyah sebagai sebuah upaya untuk memberikan kekuasaan negeri kepada warga Ibo. selanjutnya sejumlah kerusuhan mengantarkan colonel Gowon meraih kekuasaan, yang memaklumatkan sebuah konstitusi baru yang membagi Nigeria menjadi dua belas negara kecil untuk memenuhi kepentingan minoritas dan mengurani kekuasaan blok utara dan selatan.
Selanjutnya antara tahun 1970 dan 1975 sejumlah kecemasan wilayah selatan terhadap dominasi wilayah utara menyulut pemberontakan baru lantaran terpicu adanya kerjasama diantara negara utara dan adanya sebuah sensus yang menunjukkan bahwa wilayah utara memiliki mayoritas penduduk. Pada tahun 1976 rezim Gowon digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan baru militer. Setelah beberapa tahun terombang-ambing antara konsep federal dan kesatuan negara Nigeria, komisi konstitusional mencoba menciptakan system partai nasional, jabatab preisden yang kuat, dan keragaman negara-negara kecil local yang tidak dapat melawan pemerintahan pusat. Pada pemilihan umum tahun 1979 sebagian besar partai berjanji menyatukn perusahan swasta dan dukungan negara bagi pendudukan negara bagi pendidikan. Partai nasional Nigeria, mewakili sejumlah elit muslim di wilayah utara memenangkan namun, kup baru pada tahun 1984 mengembalikan kekuasaan kepada militer, Nigeria belum menemukan pemerintahan yang stabil, baik militer maupun sipil. Dibalik instibalitas ini militer pasca 1966 secara progresif menguat negara Nigeria. Eksploitasi terhadap Nigeria menyebabkan pendapatan sangat banyak pada negara federal. Kontek politik yang berubah-ubah secara amat mencolok telah mengubah peran islam di Nigeria secara keseluruhan.
Kemudian pada tahun 1970-an sejumlah elit muslim utara harus bersekutu dengan non-muslim selatan untuk mempertahankan posisi politik mereka. Demikianlah pada tahun 1970-an telah terjadi peningkatan perhatian terhadap identitas nasional Nigeria, sebagai tandingan ikatan keagamaan dan teritorial
Langganan:
Postingan (Atom)